Sidang Dewan Paripurna Ulama (DPU) V MPU Aceh

BANDA ACEH – Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh menetapkan keputusan larangan berdua-duaan lelaki dan perempuan nonmuhrim baik di tempat umum, sepi, dan di atas kendaraan. Khusus di atas kendaraan, pasangan nonmuhrim dilarang berpelukan (ikhtilat).

Demikian satu dari puluhan poin Keputusan MPU Aceh dalam sidang Dewan Paripurna Ulama (DPU) V MPU Aceh tahun 2011 tentang Akhlaqul Karimah Dalam Bergaul. Keputusan ini ditetapkan di Hotel Diana, Banda Aceh, Rabu (26/10), setelah para ulama berdiskusi sejak Senin (24/10). Keputusan itu dibacakan Sekretaris Perumus Keputusan itu, H A Gani Isa SH MAg. Baca entri selengkapnya »

Pemko Banda Aceh Latih 84 Guru Diniyah

BANDA ACEH – Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh melatih 84 guru tingkat diniyah untuk dayah, guru SD dan guru SMP, Rabu (19/10). Pelatihan yang dibuka Wali Kota Banda Aceh, Ir Mawardy Nurdin MEngSc bertujuan penguatan aqidah untuk mengantisipasi aliran sesat. Baca entri selengkapnya »

Program Tahfiz Alquran Kota Banda Aceh

BANDA ACEH – Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh melalui Dinas Syariat Islam meluncurkan program tahfiz Alquran di Banda Aceh. Peluncuran dilakukan di Masjid Agung Al-Makmur, Lampriek, Banda Aceh, Selasa (23/8), oleh Wakil Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal. Diharapkan, program tersebut akan melahirkan hafiz dan hafizah yang berakhlak qurani. Baca entri selengkapnya »

Seratusan Pengguna Jalan Terjaring Razia Busana

BANDA ACEH – Seratusan pengguna jalan yang melintas di kawasan Jalan Mohd Djam, depan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, terjaring razia busana yang dilakukan petugas Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, Rabu (21/7). Razia tersebut digelar dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan. Baca entri selengkapnya »

Muspida Banda Aceh Komit Berantas Maksiat

Jajaran Muspida plus Kota Banda Aceh berkomitmen menegakkan dan mengawasi pelaksanaan syariat Islam di ibu kota provinsi Aceh ini. Pemerintah juga akan melakukan penertiban terhadap tempat-tempat hiburan/cafe, dari kemungkinan adanya praktik-praktik maksiat. Hal itu disampaikan Wakil Walikota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, kepada Serambi, belum lama ini. Menurut Illiza, kesepakatan tersebut tercapai dalam pertemuan unsur muspida plus Kota Banda Aceh, di Aula Mapoltabes Banda Aceh, Selasa (23/6) lalu. Baca entri selengkapnya »

Kota Banda Aceh Wacanakan Pengaturan Warnet

Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, mewacanakan pengaturan warung internet agar berpedoman pada nilai-nilai syariat Islam. Para pengelola warnet diharapkan memonitor para pelanggan agar tidak membuka website judi dan porno. Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Syariat Islam Banda Aceh, Bahronsyah S.Sos, dalam workshop membangun sinergitas dai dalam Kota Banda Aceh, Selasa (15/6) di Aula SMK Banda Aceh. Contoh kecil ujar Bahronsyah, selama ini warnet menjadi persoalan dan belum bisa ditangani secara baik.

Selama ini, izin yang diberikan untuk pengelolaan warnet belum melibatkan dinas Syariat Islam. Semestinya ke depan diharapkan izin warnet turut melibatkan Dinas Syariat Islam serta harus ada perjanjian khusus dengan pemilik usaha. Artinya, kalau ada aturan yang melarang tidak boleh membuka situs judi dan porno. Kalau memang ada yang melanggar, maka izin dari pengelola warnet tersebut harus dicabut.

Persoalan lain yang harus dicari jalan keluar adalah warung kopi yang buka selama 24 jam. Tentu bagaimana baiknya dan rekomendasi apa yang dihasilkan dalam workshop ini akan disampaikan untuk walikota, ujarnya. Baca entri selengkapnya »

Sinkronisasi Dan Sinergisitas Konsep Reusam Gampong Dalam Mendukung Penerapan Syariat Islam

Bertempat di Aula Museum Aceh, Senin (24/5) Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh menggelar  acara ”Pelatihan Sinkronisasi dan sinergisitas konsep reusam gampong dalam mendukung penerapan Syariat Islam di Kota Banda Aceh”.
Walikota Banda Aceh yang diwakili oleh Sekda Kota Banda Aceh Drs. T. Saifuddin TA, M.Si dalam sambutannya  menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Dinas Syariat Islam yang telah bersungguh-sungguh berupaya mengumpulkan dan melibatkan  semua elemen masyarakat mulai Ulama, para cerdik pandai, Geuchik, Tuha peut, Tengku Imam serta elemen pemerintah lainnya untuk membahas tentang reusam gampong untuk berfikir bersama-sama bagaimana cara agar dapat melaksanakan Syariat Islam secara kaffah khususnya di wilayah Gampong.

Rancangan Qanun Jinayat, Kapan Dibahas Lagi?

oleh : Al Yasa’ Abubakar

Pada 15 September 2009 lalu, lobi dan halaman gedung DPR Aceh (DPRA) yang biasanya sepi, relatif agak sesak, karena disamping dihadiri banyak wartawan, ada juga sekelompok anak muda yang berunjuk rasa secara tertib.

Pada hari itu ada acara “istimewa”, fraksi-fraksi DPRA akan menyampaikan pendapat akhir tentang lima buah rancangan qanun (raqan) untuk disetujui menjadi qanun. Dua daripadanya adalah Rancangan Qanun tentang Hukum Acara Jinayat dan Rancangan Qanun tentang Hukum Jinayat. Kelihatannya kedua raqan ini menjadi pusat perhatian karena di dalamnya ada klausul tentang hukuman rajam untuk orang yang berzina, yang oleh sebagian pengamat dianggap menggunakan rumusan yang sangat kabur dan sangat tidak jelas.

Banyak wartawan yang datang ke Banda Aceh (diantaranya Televisi Al-Jazeerah) untuk memperoleh berita dari sumber pertama dan pada kesempatan pertama tentang kepastian bahwa rajam sebagai hukuman atas penzina yang sudah kawin akan disetujui oleh DPRA dan karena itu akan menjadi hukum positif di Aceh. Sedang para demonstran terpecah dua: ada yang menuntut DPRA untuk tidak tergesa-gesa menyetujui Raqan Jinayat dan Acara Jinayat tersebut, karena dianggap ada pasal yang merugikan perempuan dan bahkan bertentangan dengan HAM. Sedang sebagian lagi meminta agar rancangan qanun ini secepatnya disahkan, karena merupakan bagian dari upaya meningkatkan dan menyempurnakan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Mereka mendesak untuk disahkan secepatnya dan kekurangan yang ada diperbaiki kembali pada masa yang akan datang. Baca entri selengkapnya »

Kesadaran Bersyariat

oleh Khairizzaman (staf pada Dinas Syariat Islam Kab. Pidie,  peneliti PKPM Propinsi Aceh) (opini di  Serambi Indonesia, 12 Februari 2010, 08:35)
Al-Farabi, seorang filosof Muslim kenamaan, pernah mengkhayalkan sebuah negara sejahtera bersyariat yang disebutnya Madinah al-Fadhilah. Di negeri antah berantah itu, semua orang hidup bahagia. Tidak ada kecurangan, kejahatan, penganggur, dan tidak ada pejabat yang angkuh dan sewenang-wenang, tidak ada penderitaan.

Semua orang berkecukupan dan punya penghasilan yang halal. Semua orang mempunyai kesadaran yang tinggi untuk bertindak sesuai dengan syari‘at, berlaku jujur, adil dan optimistis. Negara pun sentosa. Impian al-Farabi, barangkali bisa diejawantahkan dalam bentuk imajinasi indah seperti itu. Baca entri selengkapnya »

DDII Gelar Seminar Penegakan Syariat Islam

Dewan Dakwah Islamiah Indonesia Aceh, Sabtu (19/12) menggelar seminar esensi hijriah. Tema yang diusung prospek dan tanggungjawab percepatan pelaksanaan syariat Islam di Aceh.

Ketua panitia, Jamaluddin Thayyib SPdI, dan Sekretaris Abizal Lc, dalam pernyataan tertulis yang diterima Serambi, kemarin mengatakan, pemateri seminar di Aula Dinas Syariat Islam, Aceh, masing-masing, Dr Muhammad Nur Rasyid SH MH (Dosen Fakultas Hukum Unsyiah), Prof Dr M Hasbi Amiruddin MA (Guru Besar IAIN Ar-Raniry), dan Dr Syukri M Yusuf MA (Kasi Peradilan dan Perundang-Undangan Dinas Syariat Islam Aceh/ Pimpinan Pesantren Darul Ihsan).

Tujuan seminar menurut panitia, untuk menjaring aspirasi terkait prospek percepatan pelaksanaan Syariat Islam dalam berbagai aspek. Hasil seminar menjadi kontribusi bagi Pemerintahan Aceh membangun daerah di bawah payung syariat.  Seminar diikuti 100 peserta mewakili Pemerintah Aceh, organisasi mahasiswa, guru, para dai, khatib, pimpinan Ormas Islam, Lembaga Dakwah, imam masjid, dan masyarakat umum lainnya.(swa)

http://www.serambinews.com/news/view/20168/ddii-gelar-seminar-penegakan-syariat-islam

Ditulis dalam Berita. Tag: , . 1 Comment »