Fatwa MPU Aceh:Nikah Siri Ada yang Sah

Nikah siri yang belakangan ini ramai diperdebatkan, ternyata dalam pandangan syarak (hukum Islam) ada yang sah dan ada yang tidak sah. Untuk pernikahan siri yang lengkap rukun dan syarat-syaratnya, dinyatakan sah. Kedua mempelai (suami/istri) wajib melaporkan prosesi akad nikah/ijab kabulnya ke petugas pencatat nikah. Sedangkan nikah siri yang dikategorikan tidak sah adalah nikah siri yang tidak sempurna rukun dan syarat-syaratnya. Para pelaku nikah siri yang tidak sah ini malah perlu diberi sanksi.

Fatwa tentang nikah siri (sirri) itu dikeluarkan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dalam Sidang Dewan Paripurna Ulama (DPU) I yang berlangsung di Hotel Kuala Raja, Banda Aceh, Jumat (21/5). Dalam sidang yang dihadiri para ulama utusan MPU Aceh dan kabupaten/kota se-Aceh itu, selain ditetapkan status nikah siri berdasarkan pandangan syarak, juga dibahas berbagai perkembangan terkini di kalangan masyarakat Aceh, seperti mencuatnya isu Alquran ajaib di Aceh Selatan, kebijakan rok di Aceh Barat, dan isu larangan memelihara jenggot yang sempat menimbulkan pro-kontra di Aceh Selatan.

Dalam fatwa tersebut nikah siri didefinisikan sebagai nikah yang dilaksanakan bukan di hadapan petugas pencatat nikah dan tidak didaftar pada kantor urusan agama kecamatan atau instansi lain yang sah. Difatwakan juga bahwa pencatatan nikah bukanlah rukun dan syarat sahnya nikah. Namun, akad nikah siri yang sah wajib dilaporkan oleh mempelai (suami/istri) untuk dicatat. Petugas pencatat nikah wajib mencatatnya. Ditegaskan pula bahwa pencatatan nikah siri yang sah dapat dilakukan setelah akad nikah dalam batas waktu yang tidak ditentukan. Petugas pencatat wajib mempermudah pelaksanaannya. Fatwa MPU Aceh Nomor 01 Tahun 2010 itu dikeluarkan setelah melalui Sidang Paripurna Dewan Ulama I yang ditandatangani Ketua Prof Dr Tgk Muslim Ibrahim MA, dan para Wakil Ketua: Drs Tgk H Ismail Yacob, Tgk H M Daud Zamzamy, dan Drs Tgk H Gazali Mohd Syam.

Dalam fatwa setebal enam halaman itu, MPU Aceh juga memutuskan bahwa para pelaku nikah siri yang tidak sah, perlu dikenakan sanksi. Ketua MPU Aceh, Prof Muslim Ibrahim menyebutkan, fatwa nikah siri itu ditetapkan, karena akhir-akhir ini gencar dipersoalkan  hukum nikah siri dan semakin gencarnya pembicaraan tentang rancangan aturan dan sanksi terhadap pelaku nikah siri. Sehingga, nikah siri tersebut telah meresahkan masyarakat, karena seolah belum ada kepastian hukum syariat mengenai hal itu. Untuk itu, MPU memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum nikah siri dimaksud. Kecuali itu, fatwa nikah siri dikeluarkan setelah mempertimbangkan kenyataan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, terutama sisi negatif yang ditimbulkannya.

Adapun akibat negatif dari nikah siri yang tidak tercatat (siri), antara lain, secara hukum istri tidak dilayani oleh pengadilan agama, karena tidak punya bukti atas tuntutan nafkah bila ditelantarkan, tidak berhak atas warisan bila meninggal, tidak berhak atas harta bersama (gana-gini), tidak berhak atas nafkah dalam iddah, dan tidak berhak atas mut’ah bila terjadi perceraian. Anak-anak juga secara hukum menerima akibat/kerugian yang banyak, antara lain: tidak punya bukti untuk menuntut hak mencamtumkan nama ayah di belakang namanya, ayah tidak dapat menjadi wali nikah, tidak dapat menuntut nafkah bila ayahnya lalai, dan tidak dapat menerima warisan bila ayahnya meninggal.

Selain itu, sebagian orang menganggapnya sebagai anak zina, karena ayahnya tidak diakui menurut hukum, dan hubungan kekerabatan si anak hanyalah ke pihak ibu. Dalam konsideran fatwa itu dikutip juga sejumlah ayat Alquran dan hadis. Di antaranya Surah Annisa ayat 59, yang artinya: Hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan kepada Allah (Alquran dan hadits), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya.

Menurut fatwa MPU Aceh ini, yang termasuk ke dalam ulil amri adalah umara-umara yang dalam pengertian modern termasuk DPR-RI, DPRA, dan pemerintah. DPR-RI telah menetapkan tentang ketentuan pencatatan nikah, antara lain, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 8 sampai 10 yang menekankan bahwa pernikahan harus dicatat. Pemerintah, dalam hal ini Presiden RI, telah pula menetapkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman hukum dalam mengadili dan memutus perkara pada Mahkamah Syariah dan Pengadilan Agama. Dalam kaitan ini, Undang-Undang Nomor 1/1974 dan KHI itu adalah ketetapan waliyul amri yang wajib ditaati, seperti menaati ketetapan Rasulullah dan ketetapan Allah, selama tidak ada pertentangan atau perlawanan.

Turun ke lapangan
Menanggapi gencarnya isu Alquran ajaib yang didapat melalui mimpi di Labuhan Haji, Aceh Selatan, MPU Aceh, menurut Prof Muslim Ibrahim, sepakat untuk segera mengirim tim ke Labuhan Haji, sekaligus meneliti kebenaran isu tersebut. “MPU Aceh belum dapat memberikan penjelasan seputar mencuatnya isu Alquran ajaib itu. Kita belum bisa menyimpulkan benar atau tidaknya isu tersebut. Karenanya, MPU segera mengirim tim ke Aceh Selatan,” ujar Muslim yang juga Guru Besar IAIN Ar-Raniry. (awi)

Ditulis dalam Berita. Tag: , , . Leave a Comment »

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: