Rancangan Qanun Jinayat, Kapan Dibahas Lagi?

oleh : Al Yasa’ Abubakar

Pada 15 September 2009 lalu, lobi dan halaman gedung DPR Aceh (DPRA) yang biasanya sepi, relatif agak sesak, karena disamping dihadiri banyak wartawan, ada juga sekelompok anak muda yang berunjuk rasa secara tertib.

Pada hari itu ada acara “istimewa”, fraksi-fraksi DPRA akan menyampaikan pendapat akhir tentang lima buah rancangan qanun (raqan) untuk disetujui menjadi qanun. Dua daripadanya adalah Rancangan Qanun tentang Hukum Acara Jinayat dan Rancangan Qanun tentang Hukum Jinayat. Kelihatannya kedua raqan ini menjadi pusat perhatian karena di dalamnya ada klausul tentang hukuman rajam untuk orang yang berzina, yang oleh sebagian pengamat dianggap menggunakan rumusan yang sangat kabur dan sangat tidak jelas.

Banyak wartawan yang datang ke Banda Aceh (diantaranya Televisi Al-Jazeerah) untuk memperoleh berita dari sumber pertama dan pada kesempatan pertama tentang kepastian bahwa rajam sebagai hukuman atas penzina yang sudah kawin akan disetujui oleh DPRA dan karena itu akan menjadi hukum positif di Aceh. Sedang para demonstran terpecah dua: ada yang menuntut DPRA untuk tidak tergesa-gesa menyetujui Raqan Jinayat dan Acara Jinayat tersebut, karena dianggap ada pasal yang merugikan perempuan dan bahkan bertentangan dengan HAM. Sedang sebagian lagi meminta agar rancangan qanun ini secepatnya disahkan, karena merupakan bagian dari upaya meningkatkan dan menyempurnakan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Mereka mendesak untuk disahkan secepatnya dan kekurangan yang ada diperbaiki kembali pada masa yang akan datang.

Lepas dari tuntutan para pengunjuk rasa, penulis memberitahu khalayak yang ada di halaman, utamanya para demonstran dan para wartawan, bahwa mereka tidak perlu terlalu kuatir dan begitu juga jangan terlalu berharap, paling kurang karena tiga hal.

Pertama, Pemerintah Aceh dalam jawaban/penjelasan yang disampaikan secara resmi dalam Rapat Paripurna sudah menyatakan keberatan tentang pencantuman hukuman rajam di dalam raqan yang akan disahkan ini. Hukuman untuk penzina yang sudah kawin hendaknya disamakan dengan hukuman bagi penzina yang belum kawin, yaitu hukuman cambuk seratus kali. Tanpa persetujuan Eksekutif sebuah raqan tidak akan menjadi qanun.

Kedua, kalaupun hukuman rajam disetujui semua fraksi dan juga oleh Eksekutif (karena Eksekutif berubah pikiran dan karena itu Raqan ini akan menjadi qanun), maka hukuman tersebut tidak akan dapat dijalankan secara nyata karena pengertian rajam tidak dijelaskan di dalam Raqan Hukum Jinayat dan tata acara pelaksanaan rajam pun tidak diatur di dalam Raqan Hukum Acara Jinayat yang akan disahkan tersebut.

Ketiga, sekiranya DPRA dan Eksekutif berusaha menyempurnakan hukum acaranya (termasuk memasukkan pengertian rajam), maka waktu sepekan yang biasanya disediakan untuk padu serasi tidak akan memadai. Kalau tetap dipaksakan juga, maka kekurangannya akan lebih banyak dari kelebihannya dan itu akan berpotensi menimbulkan ketidak-adilan dan ketidak-pastian hukum, yang akan mengundang kritik dan ketidakpuasan berkepanjangan atas pelaksanaan Syariat Islam di Aceh.

Di dalam perkembangannya, walaupun tekanan dari DPRA dan sebagian masyarakat relatif gencar, Gubernur tetap tidak menyetujui dua rancangan tersebut (tiga buah bersama Rancangan Qanun tentang Wali Nanggroe). Istilah yang beliau gunakan waktu itu-seperti dikutip media massa, bukan tidak menyetujui, tetapi menunda persetujuannya. Mungkin sekali beliau sudah mendapat informasi, masih ada isi pasal yang harus dibicarakan dan disempurnakan agar rancangan qanun ini betul-betul aplikatif. Dari media massa pula, kita ketahui bahwa Gubernur secara resmi sudah mengembalikan kedua rancangan qanun tersebut kepada DPRA untuk dibahas ulang dan disempurnakan.

Sekarang, setelah DPRA berganti dengan yang baru dan setelah pembahasan APBA 2010 selesai, maka salah satu tugas pihak legislatif (bersama-sama dengan eksekutif) adalah menyusun program legislasi daerah Aceh tahun 2010 dan bahkan 2010-2014. Kita sebagai rakyat Aceh tentu sangat berharap pihak eksekutif bersama-sama dengan legislatif tetap menjadikan pembahasan dua rancangan qanun tentang syariat yang tertunda di atas sebagai rancangan qanun prioritas yang akan dibahas dan diselesaikan pada tahun 2010 ini.

Mungkin muncul pertanyaan kenapa rancangan qanun tentang jinayat dan acara jinayat di atas perlu dan bahkan mendesak untuk disahkan? Inilah yang akan diuraikan di bawah. Sebagaimana sering dinyatakan, rakyat Aceh ingin melaksanakan syariat Islam secara kaffah (sempurna). Tetapi pelaksanaan ini dari segi waktu akan dilakukan secara bertahap, sedang dari segi materi pemilihan atas pendapat ulama dan bahkan penafsiran atas Alquran dan Sunnah akan disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat Aceh masa kini.

Di pihak lain, karena ketiadaan pengalaman maka sejak dari awal perencanaan, sudah ada dugaan bahwa qanun yang akan ditulis itu, pasti akan mengalami berbagai kekurangan dan ketidaklengkapan, baik di dalam perumusan pasal-pasalnya dan juga dalam pelaksanaan secara nyata di lapangan. Inilah yang menjadi alasan kenapa hanya tiga perbuatan pidana (jarimah) yang dianggap relatif ringan yang dipilih, yaitu Qanun tentang Larangan Khamar, Maisir dan Khalwat yang disahkan pada tahun 2003.

Salah satu kekurangan yang serius yang harus segera diatasi terlihat pada hukum acara tentang pelaksanaan hukuman (uqubat) cambuk yang ternyata belum cukup rinci. Untuk mengatasinya disusunlah Peraturan Gubernur Nomor 10/2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Uqubat Cambuk. Setelah uqubat cambuk yang pertama dilaksanakan di Bireuen, Mei 2005, maka Pemerintah Aceh dalam hal ini Dinas Syariat Islam Provinsi menyusun naskah perbaikan atas tiga qanun ini, yang disampaikan Gubernur kepada DPR Provinsi pada tahun 2006 dan langsung dibahas dan bahkan sampai ke sidang paripurna untuk persetujuan dan pengesahan. Tetapi pengesahannya tertunda karena kehadiran UU 11/06.

DPR Aceh meminta agar rancangan qanun ini dilengkapi dan disempurnakan kembali, yang oleh Pemda dilakukan dengan cara menyatukan ketiganya menjadi satu qanun dan menambahkan empat jarimah baru: ikhtilath, zina, qadzaf (menuduh berbuat zina) dan pemerkosaan. Selain ini ditulis juga Rancangan Qanun tentang Acara Jinayat yang relatif komprehensif. Bahan-bahan inilah yang dikirimkan Gubernur ke DPRA yang lantas dibahas bersama, hampir selama satu tahun, tetapi tertunda pengesahannya karena adanya uqubat rajam seperti telah disebutkan di atas.

Diantara isi qanun tahun 2003 yang dianggap mengandung kelemahan dan karena itu harus diperbaiki, pertama sekali adalah mengenai definisi atau pengertian dari jarimah meminum khamar, berjudi dan berkhalwat yang dianggap multi tafsir. Kedua, beberapa kelemahan di bidang hukum acara, yaitu tentang penahanan selama masa pemeriksaan dan penyidangan yang dianggap tidak jelas, dan penahanan setelah putusan dijatuhkan guna menunggu pelaksanaan uqubat cambuk yang juga belum diatur.

Ketiga perlindungan atas anak-anak pun belum diatur dengan jelas. Berbagai kelemahan ini sudah diperbaiki oleh Eksekutif dan bahkan sudah dibahas dan disempurnakan oleh Eksekutif dan Legislatif, selama hampir setahun masa pembahasan di DPRA. Sedangkan rincian tata cara pelaksanaan uqubat cambuk yang selama ini diatur dengan peraturan gubernur, juga sudah diperbaiki dan sudah dituangkan ke dalam rancangan qanun acara jinayat di atas.

Dengan adanya perbaikan dan penyempurnaan serta tambahan tujuh jarimah baru di bidang moral serta hukum acara yang relatif rinci, maka pelaksanaan syariat di Aceh akan menjadi lebih baik dan lebih lengkap. Logika internal qanun menjadi lebih padu dan pembaharuan serta perbaikan yang diusung pun (dibandingkan kepada hukum nasional) menjadi lebih jelas dan lebih tajam.

Sekiranya kelemahan dan kekurangan yang ada dalam tiga qanun jinayat yang sekarang berlaku tidak diperbaiki, dengan kata lain tidak ada revisi dan penyempurnaan, dengan kata lain tiga qanun tersebut tetap dibiarkan berjalan dengan bentuk yang ada sekarang, maka pelaksanaan syariat Islam di Aceh tidak dapat dikatakan ideal; dan tidak akan dapat menggembirakan dan membanggakan kita.

Wajah syariat yang melindungi, adil, dan mencerahkan, serta dapat memenuhi kebutuhan masa kini, tidak akan dapat kita tunjukkan dengan baik, atau tidak dapat kita tunjukkan lebih baik lagi dari keadaan sekarang. Sekiranya tidak diperbaiki, maka keadaan sekarang yang memang sudah diketahui belum sempurna, mungkin sekali pada satu saat nanti akan menjadi beban yang memberatkan, sehingga mendorong orang-orang untuk apatis dan menghentikan pelaksanaannya.

Sambutan berbagai pihak di luar Aceh bahkan di luar Indonesia atas keberhasilan yang sudah kita capai, seperti penerimaan atas uqubat cambuk sebagai hukuman alternatif oleh bebagai pihak yang semakin luas, akan menjadi sia-sia. Begitu juga keberhasilan yang sudah dicapai bahwa mayoritas orang yang dijatuhi hukuman cambuk bersedia melaksanakan hukuman tersebut dengan relatif suka rela, tidak akan dapat dipertahankan lagi, karena orang yang tidak mau datang untuk dihukum, tidak dapat dipaksa oleh jaksa.

Begitu juga keluhan dan tudingan sementara pihak bahwa peradilan berlangsung secara tidak adil dan tidak fair juga tidak dapat dijawab dengan baik. Menurut penulis, penundaan perbaikan dan penyempurnaan atas tiga qanun jinayat yang ada sekarang, bukan sekedar bermakna tidak melangkah ke depan, bukan sekedar menunda atau memperlambat pelaksanaan syariat Islam yang kaffah, tetapi berpotensi kuat merusak apa yang sekarang ini sudah dicapai, karena menjadikan aparatur penegak hukum dalam keadaan ragu-ragu, bahkan enggan bertindak, yang pada akhirnya menyebabkan pelaksanaan syariat Islam menjadi merana seperti kerakap di atas batu.

Hal ini tentu tidak kita inginkan karena secara langsung atau tidak, akan memberi ‘amunisi’ kepada orang yang tidak menyenangi syariat Islam untuk menuding bahwa kita tidak mampu melaksanakan syariat Islam secara baik. Atau lebih parah dari itu akan ada kesimpulan bahwa syariat Islam tidak layak dan tidak patut untuk dilaksanakan pada masa modern sekarang, sehingga rakyat Aceh yang sebelum ini sudah memerjuangkannya dengan susah payah, terlihat menghentikan atau paling kurang tidak serius untuk meneruskan pelaksanaannya.

Mudah-mudahan rakyat Aceh tetap bangga dengan syariat Islam yang melindungi, adil dan mencerahkan, yang sudah menjadi identitas dan kebanggaan diri para putera (puteri) Aceh. Hendaknya semua kita selalu berdoa dan berusaha agar kita semua, rakyat dan para pemimpin, selalu dalam hidayah, lindungan, dan ridha Allah. Doa orang tua dan para pendahulu kita, agar kita selamat iman di dunia dan di akhirat tetap khusyu’ dan tulus kita panjatkan setiap waktu sepanjang hayat; bahwa hidup dan mati kita adalah untuk berusaha dan bekerja secara sungguh-sungguh guna kebahagiaan dan kesejahteaan kita sendiri di dunia dan di akhirat, dalam ridha Allah Yang Maha Agung dan Maha Melindungi. Agar Islam tetap menjadi identitas yang membanggakan rakyat Aceh. Amin.

* Penulis adalah Dosen IAIN Ar-Raniry, mantan Kadis Syariat Islam Provinsi Aceh.

http://www.serambinews.com/news/view/28647/rancangan-qanun-jinayat-kapan-dibahas-lagi

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: