MPU Aceh Angkat Bicara Terhadap Permintaan Penghapusan Hukuman Cambuk

Terkait permintaan penghapusan sanksi cambuk terhadap para pelanggar syariat di Aceh, oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh, karena dinilai penerapan hukum cambuk melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh angkat bicara. Ketua MPU Aceh Tgk. Prof. Dr. H Muslim Ibrahim kepada Waspada, Rabu (3/2),

“Masalah cambuk sesuatu hal yang dibenarkan Agama Islam dan disetujui Mahkamah Agung Indonesia, karena itu tidak ada ada alasan lagi disebut melanggar HAM, apalagi dalam diskusi kami (MPU) dengan para ahli dibidang HAM termasuk salah seorang warga Negara Jerman yang ikut menyusun kovensi tentang HAM di PBB dimana disebutkan, sesuatu ketentuan yang disepakati oleh komunitas masyarakat secara bersama-sama, dengan prosedur tertentu seperti rapat musyawarah dan diperoleh qanun itu tidak melanggar HAM”, kata Tgk. Muslim.

Muslim menyebutkan, dalam penjabaran International qanun cambuk di Aceh tidak bertentangan dengan HAM, bahkan qanun ini telah di setujui Mahkamah Agung (MA) untuk diberlakukan, “Sekarang marilah sama-sama mempelajari lebih mendalam mana yang melanggar HAM dan mana hukum Islam yang boleh diberlakukan”, imbuhnya.

Pada awal pembuatan qanun ini, Gubernur Aceh pernah dipanggil oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk menjelaskan pelaksanaan hukum cambuk, pada waktu itu dikirim salah seorang perwakilan dari Aceh, namun setibanya disana PBB tidak merasa puas, kemudian PBB mengutuskan serombongan perwakilannya salah satunya berasal dari Jerman untuk bertemu dengan Ketua MPU Aceh.

Pertemuan dengan MPU berlangsung selama dua jam, “Kebetulan pada waktu itu saya menjabat Ketua MPU, dan saya menjelaskan semua prosedur dan pelaksanaannya, perwakilan yang diutus PBB menjawab, hukuman cambuk di Aceh tidak melanggar HAM selama ini pihak asing salah persepsi menanggapi hukuman cambuk di Aceh”,sebutnya mengutip perbincangan pada pertemuan itu. Lanjut Ketua MPU, bila Mahkamah Agung sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap keadilan di ndonesia telah menyetujui qanun ini.

Sebenarnya jika MA telah menyetujui hukuman cambuk di daerah manapun, maka hukuman tersebut telah sah diberlakukan, tanpa bertentangan dengan peraturan manapun, karena sebelum disahkan semua ketentuan akan dikaji terlebih dahulu secara mendalam supaya tidak terjadi kontroversi kedepannya.

http://humasaceh.info/hukum-a-kriminal/hukum/758-mpu-aceh-angkat-bicara-terhadap-permintaan-penghapusan-hukuman-cambuk.html
Ditulis dalam Berita. Tag: , , . 3 Comments »

3 Tanggapan to “MPU Aceh Angkat Bicara Terhadap Permintaan Penghapusan Hukuman Cambuk”

  1. Aneuk nangroe Says:

    Setuju,,?

  2. Aneuk nangroe Says:

    Alhamdulliah,,””hukum cambuk diaceh tetap berjalan dgn lancar?

  3. warwahi Says:

    sekarang seorg pimpinan pesantren di Gp. Nicah Kec. Grong2 Pidie sedang diperiksa oleh Polsek Grong2 Pidie, krn melakukan pelecehan seksual sesama jenis terhadap santrinya sendiri, katanya syariat islam ternyata pimpinan pesantren sendiri yg melanggar syariat, mohon MPU Prov. Aceh segera menginvestigasi perbuatan tersebut.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: