Zakat Pengurang Pajak, Kapan Berlaku?

oleh  : Al Yasa‘ Abubakar – Opini

SEKIRANYA ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) diperhatikan dengan saksama, maka akan kita ketahui bahwa kepada Aceh diberikan otonomi khusus, yaitu aturan dan kewenangan khusus (berbeda) yang diberikan kepada Aceh, dibandingkan dengan aturan yang diberikan kepada provinsi lain.

Sekiranya dirincikan, otonomi khusus ini paling kurang akan menjadi dua buah. Yang pertama kekhususan yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh (dan pemerintah kabupaten/kota) yang akan diatur dengan Qanun Aceh atau qanun kabupaten/kota. Kedua, kekhususan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat yang akan diatur dengan peraturan perundang-undangan tingkat nasional yang sesuai untuk itu. Di antara otonomi khusus tersebut adalah kedudukan dan pengelolaan zakat.

Zakat, Instrumen Fiskal Islami

oleh : SHAFWAN BENDADEH (opini Serambi Indonesia 11-6-2010)

PADA masa awal Islam, zakat merupakan kutipan wajib yang diambil dari masyarakat untuk membiayai pengeluaran negara pada waktu itu. Dalam perkembangannya, zakat mengalami kestatisan karena terlanjur dibakukan sehingga tidak dapat beradaptasi dengan perkembangan perekonomian umat.

Akibatnya, untuk pembiayaan kebutuhan negara ditariklah pajak dari masyarakat karena bersifat dinamis dan dapat diatur pelembagaannya oleh pemerintah sesuai dengan tujuan-tujuan pembangunan ekonomi yang telah disusun pemerintah. Pengembalian zakat ke khittah awal dapat dilakukan dengan merumuskan kembali konsep zakat dalam ekonomi Islam.

Tulisan ini bertujuan untuk mendiskusikan bagaimana pengintegrasikan zakat ke dalam kebijakan fiskal. Pembahasan ini menjadi penting karena kebanyakan penulisan tentang zakat selalu dihadapkan secara diametral dengan pajak sehingga persoalan dikotomi zakat dan pajak terus berlarut-larut. Tulisan ini juga akan mendiskusikan kedudukan zakat jika diadopsi sebagai salah satu instrumen dalam kebijakan fiskal.